KESENJANGAN DIGITAL
A. Konsep Dari Kesenjangan Digital
Kesenjangan digital adalah kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan, atau dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan antara antarnegara (seperti kesenjangan digital di Amerika Serikat) dapat mengacu kepada kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, atau wilayah geografis, biasanya dengan tingkat sosial-ekonomi yang berbeda atau kategori demografi lain.
Kesenjangan antarnegara atau kawasan dunia disebut kesenjangan digital global, yaitu kesenjangan teknologi antara negara berkembang dan negara maju di tingkat internasional.
Konsep “kesenjangan digital” (digital divide) pertama kali diperkenalkan dalam laporan The National Telecommunication and Information Administration (NTIA)—sebuah badan pemerintah federal AS yang mengurusi bidang telekomunikasi dan informasi. Laporan tersebut memilah warga negara ke dalam dua kelompok: mereka “yang memiliki” dan “tak memiliki” akses pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital, sebagaimana ditambahkan Steyn & Johnson (2011), tidak hanya berhubungan dengan akses fisik (baca: infrastruktur). Kesenjangan digital juga berhubungan dengan kesenjangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, gender, etnisitas, geografis, dan demografis.
Persoalan kesenjangan ini terus mengiringi perkembangan teknologi informasi. Terlebih bagi negara dunia ketiga, persoalan ini adalah momok bagi pembangunan. Bahkan di negara maju sekali pun, dengan masyarakat yang “melek” terhadap teknologi digital, hambatan dalam akses TIK masih saja terjadi.
Meski jangkauan internet semakin luas, Indonesia masih menyimpan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan digital dengan mempercepat penetrasi internet di seluruh Indonesia. Program Indonesia Digital Network (IDN) dihadirkan sebagai solusi bagi konektivitas nasional. Tujuan program tersebut bukan hanya mendukung digitalisasi masyarakat Indonesia, melainkan juga meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menjawab tantangan global yang sudah di depan mata, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah salah satunya.
Tentu, kebijakan ini patut kita apresiasi. Sayangnya, kebijakan ini menempatkan internet sebagai semata-mata entitas bisnis dengan hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Alih-alih mengatasi ketimpangan akses internet, solusi konektivitas nasional melalui penanaman investasi teknologi informasi malah berpotensi memperlebar kesenjangan teknologi dan menciptakan eksklusi sosial.
Upaya mengatasi kesenjangan digital tidak cukup dengan hanya menggelontorkan investasi infrastruktur secara besar-besaran. Langkah ini memang terkesan membereskan seluruh persoalan, namun sebenarnya masih menyisakan aspek-aspek penting lain yang tak tersentuh. Pertemuan World Summit on the Information Society yang diselenggarakan oleh PBB telah merumuskan solusi integratif dan berkelanjutan dalam mengatasi problem kesenjangan digital, yakni dengan membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi, dan edukasi TIK.
Cara mengatasi persoalan kesenjangan digital tidak cukup dengan rumusan kebijakan dan program yang hanya menyasar pada kelompok masyarakat belum melek TIK. Pangkalnya, dalam beberapa kasus dapat kita temukan fakta bahwa persoalan kesenjangan digital bisa terjadi di kalangan masyarakat yang sudah melek sekalipun. Misalnya saja kelompok masyarakat kelas menengah perkotaan yang sering terjebak kedalam situasi histeria massa ketika mereka berinteraksi secara intens dengan internet terutama dalam media sosial.
Pada konteks ini dapat kita lihat bahwa problem penggunaan internet di Indonesia berkaitan erat dengan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Fenomena seperti konten-konten media digital yang tidak produktif, penyebaran berita-berita hoax, maraknya kriminalisasi warga negara yang terjerat Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan rendahnya literasi adalah fakta yang tak dapat dihindari dari persoalan kesenjangan digital di Indonesia. Konsekuensinya, pada kasus-kasus tersebut, orang-orang yang kurang mengerti atau tidak mengetahui ihwal literasi informasi dapat menggiring terjadinya kekacuan karena larut dalam perilaku kolektif massa (trap from collective behavior). Oleh karena itu, perlu pemahaman terhadap aspek literasi dan penciptaan konten-konten digital.
- Infrastruktur
Masalah kesenjangan digital (digital divide) di Indonesia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan regulasi di berbagai daerah. Sebagai contoh, adanya perbedaan pola hidup antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di daerah-daerah yang sudah maju. Masyarakat perkotaan di daerah yang sudah maju mempunyai kemampuan dan wawasan yang lebih tinggi akan teknologi informasi dibandingkan masyarakat perkotaan yang hidup di daerah kurang maju. Demikian pula, masyarakat pedesaan di daerah yang sudah maju, mereka akan mempunyai pengetahuan yang sedikit lebih tinggi untuk mengenal teknologi informasi dibanding masyarakat pedesaan di daerah yang kurang maju (bahkan tidak terjangkau jaringan komunikasi sama sekali).
Contoh mudah mengenai kesenjangan infrastruktur ini yaitu orang yang memiliki akses ke komputer bisa bekerja dengan cepat. Ia bisa menulis lebih cepat dibandingkan mereka yang masih menggunakan mesin ketik manual. Contoh yang lain, orang yang mempunyai akses ke komputer internet, otomatis mempunyai wawasan yang lebih luas di bandingkan mereka yang sama sekali tidak punya akses ke informasi di Internet yang serba luas.
- Kekurangan skill (SDM)
Kekurangan skill SDM disini bisa dikatakan sebagai minat dan kemampuan dari seseorang untuk menggunakan sarana digital. Masih banyak masyarakat yang merasa gugup, takut sehingga enggan menggunakan sarana digital seperti komputer atau laptop.
- Kekurangan isi / materi (content)
Konten berbahasa Indonesia menentukan bisa tidaknya seorang dapat mengerti mengakses internet, di Indonesia terutama kota-kota tingkat pendidikan sudah lebih tinggi. Jadi, sedikit banyak sudah mengerti bahasa Inggris. Sedangkan yang di desa, seperti petani-petani, mereka masih sangat kurang dalam menggunakan bahasa asing (Inggris).
- Kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri
Berbicara mengenai kesenjangan digital, bukanlah semata-mata persoalan infrastuktur. Banyak orang memiliki komputer, bahkan setiap hari, setiap jam- bisa mengakses Internet tetapi "tidak menghasilkan apapun". Misal, ada seorang remaja punya akses ke komputer dan Internet. Tapi yang dia lakukan hanya Chatting yang biasa-biasa saja. Tentu saja, ia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh teknologi digital. Itu artinya, kesenjangan digital tidak hanya bisa dijawab dengan penyediaan infrastruktur saja. Infrastruktur tentu dibutuhkan tetapi persoalannya adalah ketika orang punya komputer dan bisa mengakses Internet, pertanyaan berikutnya adalah, "apa yang mau diakses? Apa yang mau dia kerjakan dengan peralatan itu, dengan keunggulan-keunggulan teknologi itu.
- Perbedaan kelas
Kelas merupakan salah satu penentu utama inklusi digital atau pengecualian . Mike Holderness berpendapat bahwa 'itu tetap kasus yang paling tajam , paling jelas enumerable membagi dalam ruang cyber adalah mereka berbasis di mana seseorang hidup dan berapa banyak uang satu memiliki ' ( Holderness 1998: 37 ) . Dalam kebanyakan kasus , orang kaya cenderung tinggal di tempat dengan infrastruktur telekomunikasi yang baik dengan broadband dan nirkabel jaringan , sedangkan miskin orang yang tinggal di ghetto kurang cenderung memiliki baik sanitasi , apalagi jaringan telekomunikasi yang baik (lihat Hoffman et al, 2000 . ; Ebo 1998) . Kecenderungan umum di kedua negara maju dan berkembang adalah bahwa kelas kaya adalah yang pertama untuk memiliki dan menggunakan teknologi media ini mutakhir sementara orang-orang miskin hanya mendapatkan mereka sebagai akibat dari efek ' trickle -down ' ketika harga komputer dan koneksi internet menjadi terjangkau . Sekali lagi , Internet sendiri adalah modal - intensif dan kemudian kebanyakan orang miskin disimpan di pinggiran nya karena komputer , modem , perangkat lunak dan Internet Service Provider ' bulanan langganan mungkin tidak terjangkau bagi mereka .
- Pendidikan
Sebagian besar digital orang dikecualikan lebih cenderung kurang berpendidikan dan akan kurang baik dibayar dalam pekerjaan mereka , meskipun hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak menggunakan Internet . untuk Misalnya , PBB Program Pangan Dunia ( UNWFP ) memiliki inovatif secara online kampanye penggalangan dana musiman di Afrika yang menghubungkan masyarakat miskin , kurang berpendidikan petani skala kecil di daerah pedesaan untuk menjual sebagian dari tanaman mereka secara online ( UNWFP 2007) . Demikian pula , orang juga dapat menemukan bahwa orang-orang tua berpendidikan mungkin sering menggunakan Internet lebih dari pemuda berpendidikan dan menganggur muda di daerah perkotaan maju dan berkembang . Namun, seperti Suzanne Damarin berpendapat , jenderal Kecenderungan adalah bahwa pendidikan atau kurangnya lebih lanjut memperkuat kesenjangan antara mereka yang bisa menggunakan internet dan mereka yang tidak bisa karena kemungkinan menggunakan Internet selalu meningkat dengan tingkat seseorang pendidikan karena pengarusutamaan TIK baru dalam pendidikan (lDamarin 2000 : 17 ) .
C. Dampak Positif Dan Negatif Kesenjangan Digital
- Dampak Positif Kesenjangan Digital
Bagi sebagian orang yang belum mengenal atau menerapkan teknologi adalah masyarakat dapat termotifasi untuk ambil bagian dalam peningkatan teknologi informasi.
- Dampak Negatif Kesenjangan Digital
D. Solusi Mengurangi Kesenjangan Digital
Langkah yang terbaik untuk mengurangi kesejangan digital adalah menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif dan mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola informasi dengan baik. Dengan kemajuan teknologi informasi seseorang atau masyarakat akan mendapat kemudahan akses untuk menggunakan dan memperoleh informasi. Misalnya dengan mengadakan penyuluhan kesekolah-sekolah tentang penggunaan Internet.
Pembangunan fasilitas telekomunikasi antara kota dan desa, sehingga setiap masyarakat yang ingin mengakses informasi dapat tercapai dengan tersedianya fasilitas telekomunikasi yang memadai. Wartel dan Warnet memainkan peranan penting dalam mengurangi digital divide. Warung Telekomunikasi dan Warung Internet ini secara berkelanjutan memperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota maupun desa.
Peran mahasiswa teknologi informasi untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan masyarakat informasi di tahun 2025 tidaklah mustahil jika dicanangkan sejak sekarang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan dapat direalisasikan secara berkelanjutan yaitu melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mengangkat jargon Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat, yang diadakan setiap semester di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tidak ada salahnya apabila pihak universitas dan pemerintah bekerja sama untuk membentuk tema khusus yang berkaitan dengan pengenalan teknologi informasi di masyarakat, sedangkan mahasiswa bertindak sebagai pelakunya.
Sejumlah keterbatasan yang menjadi faktor pendukung di lapangan juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan survey daerah pelosok yang sudah terjangkau listrik, jaringan telepon, dan internet. Selain itu, juga perlu dilakukan penelitian mengenai kondisi sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat setempat untuk mengetahui tingkat antusiasme dan kesadaran masyarakat untuk menyongsong masyarakat informasi di masa depan. Hal ini bukanlah menjadi hal yang sulit apabila sudah benar-benar direncanakan dan ditanggapi menjadi masalah yang fundamental oleh pemerintah.
Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk mengatasi kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tahap dan metode pembelajaran. Pertama, diawali dengan sosialisasi dan pengenalan yang mendasar tentang pentingnya masyarakat informasi agar dapat bersaing dengan dunia global. Kedua, perlunya pelatihan dan pembelajaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya dan prasarana yang dimiliki setiap individu masyarakat. Ketiga, menanamkan pola pikir masyarakat akan pentingnya media informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja di berbagai aspek kehidupan.
Untuk itu, sudah saatnya peran mahasiswa teknologi informasi dibantu oleh pemerintah dan masyarakat digalakkan di berbagai pendidikan tinggi Indonesia untuk menghadapi masalah kesenjangan digital yang terlalu renggang, sehingga kelak mimpi Indonesia mewujudkan masyarakat informasi benar-benar bisa dirasakan setiap lapisan masyarakat di mana pun mereka tinggal.
sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar